INTELIJENNEWS,ACEH BARAT : Tim Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRK Aceh Barat kembali melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRK dalam memastikan transparansi, legalitas, dan keberlanjutan tata kelola sektor perkebunan.
Pada hari kedua pelaksanaan sidak, Tim Pansus yang dipimpin oleh Ketua Ahmad Yani menyasar dua perusahaan besar, yakni PT KTS dan PT Sapta. Dalam kegiatan ini, Pansus turut menggandeng sejumlah instansi teknis terkait, termasuk dinas lingkungan hidup, dinas tenaga kerja, dan badan pertanahan nasional, guna memperkuat validitas temuan di lapangan.
Fokus Sidak: Legalitas, Sosial, dan Lingkungan. Sidak kali ini mencakup berbagai aspek krusial, antara lain:
– Legalitas dan Kepemilikan Lahan
Pemeriksaan menyasar status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, guna memastikan tidak ada aktivitas operasional di atas lahan tanpa izin resmi. Pansus juga menelusuri potensi sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat atau pemilik tanah ulayat.
– Kondisi Produksi dan Ketenagakerjaan
Tim meninjau sistem kerja di lapangan, termasuk:
– Kesesuaian upah dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).
– Kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
– Ketersediaan fasilitas kerja yang layak dan aman.
– Aspek Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial (CSR)
Pansus memverifikasi kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap masyarakat melalui:
– Pembayaran pajak daerah.
– Pelaksanaan program CSR yang relevan dan berdampak langsung.
Ketua Pansus Perkebunan DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir perusahaan yang beroperasi tanpa dasar hukum yang jelas.Kami ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas perkebunan di Aceh Barat berjalan sesuai aturan, tidak merugikan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sidak ini bukan semata-mata untuk mencari pelanggaran, melainkan sebagai bentuk pengawasan aktif demi mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Tim Pansus dijadwalkan akan melanjutkan sidak ke sejumlah perusahaan lainnya dalam beberapa hari ke depan. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan DPRK Aceh Barat dalam memperkuat regulasi dan pengawasan sektor perkebunan.
Tim Intelijennews.