INTELIJENNEWS, ACEH BARAT : Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) menyampaikan peringatan keras atas semakin semrawutnya antrean kendaraan berbahan bakar solar bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Aceh Barat. Berdasarkan pantauan lapangan oleh Intelijennews dan tim LANA, antrean kini tidak lagi terkendali, mengganggu lalu lintas, mengancam keselamatan warga, dan memicu keresahan sosial yang meluas.
Kondisi ini dinilai semakin memburuk pasca penertiban oleh tim gabungan dari Polres Aceh Barat, TNI, dan Polisi Militer. Alih-alih membaik, antrean justru makin menggila, bahkan menjalar hingga ke simpang lampu merah dan depan RSUD Cut Nyak Dhien.
“Kami sangat menyayangkan, penertiban ini hanya bersifat seremonial. Tidak ada dampak nyata di lapangan. Masyarakat melihat antrean makin panjang, bukan makin tertib,” tegas Ketua LANA, Teuku Laksamana.
LANA juga menyoroti pola antrean yang janggal, di mana jenis kendaraan yang sama—seperti Isuzu Panther—muncul berulang setiap hari. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang sistematis dan terorganisir.
“Mobil-mobil itu-itu saja. Mustahil mereka butuh solar setiap hari. Ini bukan kelangkaan, ini permainan ilegal yang dibiarkan,” lanjut Laksamana.
LANA mendesak Kapolres, Dandim, dan Polisi Militer untuk memastikan tidak ada keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyalahgunaan BBM. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tegas, dan tanpa pandang bulu.
“Jika aparat penegak hukum terus membisu dan tidak berani bertindak, kami akan laporkan langsung ke Mabes Polri dan instansi terkait. Jangan tunggu rakyat benar-benar marah baru bergerak,” tegasnya.
LANA juga mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah berulang kali menginstruksikan seluruh aparat untuk bersih-bersih dan menindak tegas pelanggaran. Namun, instruksi tersebut terkesan diabaikan di lapangan.
“Aparat harus patuh pada arahan Presiden. Jangan biarkan pelanggaran terus terjadi. Jangan hanya bicara reformasi, buktikan dengan tindakan nyata,” pungkas Laksamana.
LANA menyerukan agar seluruh pihak bertanggung jawab segera melakukan evaluasi menyeluruh dan penertiban yang benar-benar berdampak. Masyarakat tidak butuh formalitas, mereka butuh keadilan dan ketertiban.
Tim Intelijennews.