Dalam pandangan kritis publik, aksi ini dianggap pencitraan politik semata. Mereka menilai, ketika ribuan orang harus mengantre untuk mendapatkan pangan murah yang dibagikan secara insidental, hal itu justru menunjukkan kegagalan pemerintah—dan partai-partai pendukungnya—dalam menyediakan pangan murah secara berkelanjutan.
“Bukan sebuah keberhasilan jika masyarakat harus berebut bantuan beras dan minyak goreng. Itu justru tanda ada masalah serius dalam pengelolaan pangan nasional. Dan Golkar tidak bisa cuci tangan, karena selama ini mereka selalu menjadi bagian dari pemerintahan dan pengambil kebijakan,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik.
Perhitungan sederhana yang beredar di publik juga menimbulkan pertanyaan. Dengan harga rata-rata beras Rp13.000/kg, gula Rp20.000/kg, dan minyak goreng Rp20.000/liter, maka nilai setiap paket mencapai sekitar Rp95.000. Jika dikalikan 23.000 paket, totalnya mencapai Rp2,185 miliar.
“Publik berhak tahu dari mana dana sebesar itu berasal. Mengingat sejarah panjang kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kader partai ini, transparansi sumber dana menjadi sangat penting,” tambahnya.
Kritik juga mengarah pada sejarah panjang Golkar yang selama puluhan tahun menjadi penopang pemerintahan Orde Baru. Banyak pihak menilai, kondisi ketimpangan dan masalah struktural dalam sektor pangan saat ini tidak lepas dari kebijakan masa lalu yang didukung partai tersebut.
“Ironis rasanya, di negeri yang disebut kaya sumber daya alam, rakyat masih harus bersusah payah untuk mendapatkan beras murah. Dan kini, partai yang dulu ikut membentuk kebijakan itu, datang membawa bantuan seolah-olah pahlawan,” ungkap pengamat politik yang menolak disebutkan namanya.
Baca juga:Warga Kesal, Kadis Dukcapil Manggarai Timur Diduga Bersikap Arogan saat Layani Pemohon
Bagi masyarakat yang menerima bantuan, paket sembako ini tentu membantu meringankan beban hidup, meskipun hanya sementara. Namun sejumlah pihak mengingatkan agar bantuan semacam ini tidak dijadikan alat manipulatif untuk meraup simpati politik
“Bantuan yang sesekali diberikan bukanlah solusi. Rakyat butuh kebijakan yang menjamin harga pangan selalu terjangkau, bukan bantuan yang datang setahun sekali untuk merayakan ulang tahun partai,” tegas seorang aktivis sosial.
Sorotan tajam terhadap aksi Golkar ini menegaskan satu hal: Keadilan sosial tidak boleh hadir hanya sebagai momen seremonial atau panggung pencitraan politik. Pangan murah harus menjadi hak rakyat sepanjang tahun, bukan hadiah yang datang pada momen ulang tahun partai.
Penulis : Usman Alis.
Edit :Redaksi.