INTELIJENNEWS, ACEH BARAT — Menanggapi beredarnya informasi di media sosial terkait anggaran belanja modal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat, Kepala BPKD Zulyadi menyampaikan klarifikasi resmi guna mencegah kesalahpahaman publik.
Dalam kerangka kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, BPKD tercatat menganggarkan belanja modal sebesar Rp340,8 juta untuk pengadaan alat kantor dan rumah tangga pada tahun anggaran 2025. Informasi tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Kode RUP 59566018 yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Pengadaan ini diklasifikasikan sebagai pengadaan barang dengan metode e-purchasing, dan dijadwalkan berlangsung dari Juni hingga Desember 2025. Seluruh anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Barat tahun 2025. Adapun rincian awal pengadaan meliputi:
– Rp2,42 juta untuk pengadaan awal
– Rp23 juta untuk perlengkapan tambahan
– Rp137,4 juta untuk alat utama
– Rp58 juta dan Rp108 juta untuk peralatan penunjang
– Rp12 juta untuk kebutuhan pendukung lainnya
Kepala BPKD Zulyadi menegaskan bahwa angka Rp340,8 juta tersebut merupakan nilai sebelum dilakukan penyesuaian. “Itu angka berdasarkan nilai sebelum perubahan. Sekarang sudah menjadi sekitar Rp200 jutaan,” ujarnya saat dikonfirmasi Tim Intelijennews melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 19 Oktober 2025 pukul 12.20 WIB.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan seiring dengan kebutuhan penambahan bidang di sektor pendapatan guna menunjang tugas dan fungsi (tupoksi) baru instansi. “Ini lebih untuk kebutuhan adanya penambahan bidang di bidang pendapatan untuk menunjang tupoksi. Kemungkinan akan turun lagi di perubahan final,” tambahnya.
Dengan demikian, BPKD Aceh Barat menegaskan bahwa anggaran tersebut telah mengalami proses efisiensi dan masih terbuka untuk penyesuaian lebih lanjut pada perubahan anggaran mendatang. Komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Tim Intelijennews.