INTELIJENNEWS, ACEH BARAT – Kabupaten Aceh Barat kembali menghadapi krisis serius pasca banjir bandang. Ironisnya, di tengah penderitaan rakyat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat hukum seolah menutup mata. Tidak ada langkah nyata, tidak ada kepedulian yang terlihat. Rakyat kecil dibiarkan berlarut-larut dalam kegelapan.
Warung kopi yang memiliki genset kini menjadi tempat pelarian masyarakat, mahasiswa, dan pelaku usaha. Mereka berdesakan hanya untuk mendapatkan listrik dan jaringan internet dua kebutuhan pokok yang mestinya dijamin negara. PLN diam, jaringan internet terganggu, dan pemerintah seakan menganggap tidak ada dampak serius terhadap rakyat.
Dampak Ketiadaan Listrik dan Jaringan
– Mahasiswa kesulitan menyelesaikan tugas kuliah.
– Pengusaha tidak bisa menjalankan administrasi harian.
– Peralatan elektronik rusak, ikan dan bahan makanan membusuk di kulkas.
– Masyarakat di pengungsian maupun di rumah tetap hidup dalam kegelapan.
Pantauan Tim Intelijennews, memperlihatkan setiap warung penuh sesak dengan masyarakat yang hanya ingin sekadar mendapatkan cahaya dan koneksi. Sementara itu, pemerintah larut dalam ketiduran, tidak mengambil tindakan, tidak mencari solusi.
Suara Rakyat
Masyarakat bertanya:
– Ke mana harus mengadu untuk meminta ganti atas kerusakan elektronik?
– Apakah kepedulian terhadap rakyat sudah hilang?
– Apakah pemimpin hanya akan terus diam, terpaku, dan membiarkan krisis ini berlarut-larut?
Ini bukan dongeng, bukan retorika. Ini fakta. Aceh Barat sedang berada dalam krisis kegelapan. Media dan netizen bersuara, namun suara rakyat masih diabaikan.
Protes Warga Meulaboh
Pelanggan listrik di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, memprotes pemadaman listrik berkepanjangan selama satu pekan tanpa kejelasan oleh pihak terkait. Mereka menilai layanan PLN tidak adil dan pilih kasih.
Kami protes karena sangat kecewa dengan layanan PLN. Pemadaman dilakukan berhari-hari tanpa kejelasan, bahkan tidak adil dan pilih kasih,” ujar seorang warga.
Warga mencontohkan, di ruas Jalan Teuku Umar atau kawasan pejabat, listrik tetap menyala berhari-hari. Namun di permukiman rakyat, listrik padam hingga lima hari berturut-turut. Dampaknya, warga kesulitan air bersih, kepanasan, tidak bisa beraktivitas maksimal, dan ekonomi terganggu.
Padahal, Aceh Barat dan Nagan Raya memiliki pembangkit listrik terbesar di Sumatera. Ironisnya, kedua wilayah justru mengalami pemadaman lebih dari dua pekan.
Penjelasan PLN
Pimpinan PT PLN ULP Meulaboh Kota, Rian, menyatakan pemadaman listrik sepenuhnya diatur oleh PLN Wilayah Aceh.
Kami hanya bisa setting di sini. Kendali menyala atau padam ada di provinsi, diatur di Banda Aceh,” katanya.
Ia menambahkan, pasokan listrik belum normal karena perbaikan jaringan pascabencana belum selesai.
Kritik Legislator
Anggota DPRA, Fuadri, menilai pola pemadaman PLN tidak adil dan merugikan masyarakat.
Ketidakteraturan pemadaman dapat diartikan sebagai cara membunuh masyarakat Aceh secara tidak langsung,” tegasnya.
Fuadri meminta PLN Aceh segera menyusun pola pemadaman yang tertib, teratur, dan berkeadilan dengan dukungan suplai dari PLTU Nagan Raya dan sejumlah PLTD.
Seruan Kepada Pemerintah
Kami menyerukan kepada Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Barat:
– Bangkitlah! Jangan hidup dalam kegelapan bersama rakyatmu.
– Bergeraklah! Carilah solusi nyata, jangan hanya pamor dan retorika.
– Buktikan! Bahwa kepemimpinan adalah perjuangan untuk rakyat, bukan sekadar jabatan.
Rakyat memilihmu, maka perjuangkanlah nasib rakyat. Jangan biarkan jeritan ini terus bergema tanpa jawaban. Aceh Barat butuh pemimpin yang hadir, bukan pemimpin yang diam.
Tim Intelijennews.