Oleh Jefry Awerlembun
Maluku. Intelijennews.com – Hak 3% PI Masela bisa jadi jalan keluar Tanimbar dari kemiskinan struktural. Tapi di tangan DPRD, hak itu dibiarkan menggantung tanpa penjagaan. Palu rakyat yang seharusnya diketuk untuk memaksa eksekutif bergerak, sekarang seperti hilang ditelan meja sidang.
Hingga 22 Mei 2026, tidak ada satu pun rapat khusus DPRD yang memaksa Pemda menjelaskan: tim negosiasi PI di mana, konsultan independen siapa, skema _carried interest_ sudah dikunci atau belum. Kosong. Nol gerakan.
DPRD Diam di Saat Genting
Permen ESDM 37/2016 jelas: lewat 60 hari setelah penawaran PI, hak daerah gugur. SKK Migas targetkan FID 2027. Artinya, bom waktu 60 hari itu bisa meledak kapan saja dalam 12 bulan ke depan.
Apa yang dilakukan DPRD? Tidak ada pemanggilan Bupati. Tidak ada pemanggilan BUMD. Tidak ada tuntutan anggaran untuk konsultan migas. Yang ada hanya pernyataan “mendukung PI 3%” di forum basa-basi.
Dukungan tanpa tindakan adalah bentuk pengkhianatan paling halus. Karena ketika hak 3% lepas, yang rugi bukan anggota DPRD. Yang rugi adalah anak-anak Tanimbar yang sekolahnya roboh, puskesmasnya kosong obat, ada rakyat yang jalannya masih tanah.
Sang Pemegang PALU RAKYAT Mati Dalam Pelukan Acara Cerimonial
Sungguh aneh bin ajaib, berbagai kegiatan Cerimonial di negeri ini tak luput dari kehadiran Sang Pemegang Palu Rakyat mereka tampil dengan Busana mahal agar tetap kelihatan elegan dengan menonjolkan diri bahwa mereka adalah Sang Pemegang Palu Rakyat, lebihnya lagi agar mereka dapat berpose pada medsos bahkan berita Ketua DPRD menghadiri, Pimpinan DPRD turut menjeput tamu, serta rapat Cerimonial kecil pun hadir bahkan tak lalai sedikitpun. Sungguh menjijikan peranan Sang Pemegang Palu Rakyat.
Rakyat lagi berharap mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan untuk dapat melakukan tereboson-terebosan yang baru bagi rakyat dan negeri namun sayang hidang lesat lebih enak di acara Cerimonial ketimbang tugas pokok mereka. Begitu juga para anggotanya yang selalu dituntut terhormat namun tertib itik juga, seolah pemegang Palu adalah kepala itik yang ia kemana mana pun gerombolan pun ikut dengan tertib, apa lagi dengan gaya mobil mahal pada hal kata pepatah tong kosong bunyi nyari, kata orang Jawa, gaya aja lhu.
Hingga hari ini rakyat harus berkesimpulan bahwa Sang Pemegang Palu Rakyat mati dalam peranannya. Lebih mengutamakan kegiatan bimtek yang hanya mengejar SPPD, reses yang jauh SOP, kunjungan kerja yang habis kunjungan tanpa membawah aspirasi Rakyat. Rasa malu dan responsibility moral rasanya sudah hilang dari Rasa Kesadaran mereka.
Kesannya Hari ini rakyat berjalan sendiri tanpa kuasa Palunya. Dimana satu dua minggu yang lalu rakyat didatangi tim terpadu bicarakan soal lahan DPRD kaga respon, dimana Proyek Strategis Nasionalnya suda mulai bergerak namun tak Palu yang berbunyi tentang gak rakyat, dimana hari Pemda dan BPI membuka calon pemilik sertifikat DPRD kaga pernah mempertanyakan kualifikasi BPI terhadap standar Inpex, apakah ribuan anak negeri yang sudah mendaftar adakah jamin bagi mereka bahwa inpex akan merekrut mereka pasca itu. Hari ini banyak yang bersuara secara tertulis mempertanyakan PI dan BUMD yang kesannya sudah dilikuidasi personalianya, hari ini banyak suara moral mempertanyakan secara tertulis tentang kesiapan MasterPlan Pemda dan DPRD, namun mereka tetap bungkam dan membisu seolah tak ada beban sedikit pun. Mau dikata Rasa malu pun tak dimiliki lantas apa yang diharapkan. Sungguh Pilu Peranan Sang Pemegang Palu Rakyat Tanimbar. Mereka tak beda dari yang disebut dalam lagu Iwan Fals *Tikus Berdasi* yang tugasnya hanya berkompromi tak beda dari kaum borjuis.
USD 100 Juta per Tahun Dibuang Karena Malas
Angka kasarnya begini: 3% PI Masela bisa hasilkan USD 100 juta per tahun untuk Tanimbar setelah utang _carried interest_ lunas. Itu 4 kali lipat APBD Tanimbar 2026.
Dengan uang itu, kemiskinan bisa dipangkas, listrik 24 jam bisa jadi nyata, pelabuhan bisa dibangun.
Tapi semua itu cuma bisa terjadi kalau ada tim negosiasi yang paham _cost recovery_, _cash call_, dan audit independen. Dan tim itu tidak akan muncul kalau DPRD tidak memaksa eksekutif membuatnya.
Sampai sekarang, DPRD memilih diam. Diam yang mahal. Diam yang bisa membuat Tanimbar jadi penonton di tanahnya sendiri.
Palu Rakyat Bukan Pajangan
Palu pimpinan DPRD adalah simbol: rakyat punya kuasa untuk mengontrol. Kalau palu itu tidak diketuk untuk menagih tanggung jawab, maka dewan sudah mereduksi dirinya jadi stempel eksekutif.
Sejarah sudah mencatat banyak daerah yang kehilangan PI karena DPRD-nya tidur. Tanimbar sedang berjalan ke arah yang sama.
Pertanyaannya bukan lagi “kapan DPRD bergerak?”
Pertanyaannya sekarang: “mau menunggu sampai hak 3% itu hilang baru ribut?”
Kalau sampai itu terjadi, maka jawabannya sederhana: DPRD Tanimbar gagal menjalankan satu-satunya tugas yang paling penting dalam 20 tahun ke depan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada agenda resmi DPRD Tanimbar yang membahas persiapan negosiasi PI Masela. Palu Rakyat dijadikan Suara Cerimonial.
JCS