Mamuju Tengah, IntelijenNews.com –
Proses mediasi warga terkait sengketa lahan dan hak kelola di Desa Sangjango, Kecamatan Karossa, Mamuju Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Mediasi yang semestinya berlangsung di kantor desa sebagai ruang penyelesaian yang netral, justru dinilai menyimpang setelah kehadiran seorang oknum TNI AD berinisial TJ, yang bertugas di desa karossa di wilayah tersebut.
Menurut warga, kehadiran oknum tersebut bukan hanya tidak membantu meredam situasi, tetapi justru memperkeruh keadaan. Dalam proses mediasi, oknum TJ diduga memberikan tekanan dan memihak salah satu warga dengan menyuruh pelaporan ke pihak kepolisian dengan nada keras , padahal persoalan lahan tersebut masih berada dalam ranah musyawarah desa
Warga menilai tindakan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi pembinaan teritorial. Dalam struktur kerja, penyelesaian konflik sosial di tingkat desa berada pada peran pemerintah desa, dibantu Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat. Oknum TNI yang bertugas di pos komando seharusnya menjalankan tugas sesuai prosedur, menjaga netralitas, serta menjadi penyejuk situasi—bukan justru memberikan tekanan yang membuat mediasi memanas.
“Masalah ini masih bisa selesai dengan musyawarah desa. Tapi karena ada keberpihakan, suasana jadi tidak kondusif, mediasi ini di anggap tidak baik ” ujar salah satu warga meminta namanya tidak dipublikasikan.
Dalam aturan resmi, baik dalam UU TNI, aturan teritorial, maupun Sumpah Prajurit, anggota TNI diwajibkan bersikap netral, disiplin, dan tidak melakukan tindakan melampaui kewenangan, terutama dalam urusan sipil yang bukan ranah peradilan militer.
Karena itu, warga menilai insiden ini merupakan tamparan serius bagi pimpinan TNI, mulai dari Panglima TNI, Pangdam, hingga jajaran Komando Teritorial. Mereka berharap ada evaluasi dan pembinaan internal agar tidak ada anggota yang bertindak di luar aturan serta memastikan di lapangan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
“Kami sangat menghormati TNI sebagai penjaga negara. Tapi kalau ada oknum yang bertindak tidak sesuai aturan, itu harus menjadi perhatian pimpinan tertinggi,” tambah warga lainnya.
Warga berharap dapat melakukan peninjauan, agar setiap personel yang bertugas di wilayah tetap memegang teguh aturan, menjaga kehormatan institusi, serta mengutamakan kepentingan rakyat sesuai amanat Undang-Undang.
LP