INTELIJENNEWS, JAKARTA – Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, menyoroti penggunaan produk jurnalistik yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa.
Pernyataan tersebut disampaikan Aiman Witjaksono saat hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara Dokter Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis (12/11/2026).
Aiman menyinggung tayangan program “Rakyat Bersuara” di iNews yang menghadirkan dokter Tifa bersama sejumlah pihak sebagai narasumber untuk membahas polemik ijazah Jokowi pada 29 April 2025.
“Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya (produk jurnalistik) tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers,” ujar Aiman saat memberikan kesaksian di persidangan,dikutip dari kompas.com.
Aiman menerangkan bahwa program “Rakyat Bersuara” merupakan bagian dari produk jurnalistik yang proses produksi dan penyiarannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Ia menegaskan, apabila terdapat persoalan atau keberatan terhadap sebuah produk jurnalistik, penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui mekanisme yang berlaku di Dewan Pers, bukan melalui jalur lain.
Aiman juga menjelaskan, program “Rakyat Bersuara” mengundang narasumber berdasarkan topik yang dibahas dan tidak membatasi pendapat mereka selama dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka host itu akan menyerahkan kepada pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di situlah konsep cover both sides,” ucap Aiman.
Dia menyebut, prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik agar masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang.
Aiman menegaskan, pers tidak bertugas menyimpulkan benar atau tidaknya setiap pernyataan narasumber, melainkan menghadirkan pihak-pihak yang relevan untuk memberikan penjelasan.
Dia menyebut, prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik agar masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang.
(*)