INTELIJENNEWS, ACEH BARAT – Puluhan nelayan bersama Panglima Laot Aceh Barat dan Panglima Laot Lhok Kuala Bubon memasang spanduk penolakan terhadap aktivitas bunker minyak di Pelabuhan Feri Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga. Aksi ini menegaskan sikap keras masyarakat pesisir yang menilai keberadaan bunker BBM tersebut mengancam keselamatan, merusak ekosistem laut, dan merugikan ekonomi daerah.
Aktivitas Bongkar BBM Misterius
Warga sekitar menyebutkan, bongkar muat BBM berlangsung setiap hari. Seorang pedagang warung nasi di sekitar pelabuhan menuturkan bahwa BBM tersebut didatangkan dari Sumatera Utara menggunakan mobil tangki.
Tim Intelijennews pada 18 November 2025 mendapati empat mobil tangki memindahkan BBM dari darat ke kapal. Hari ini, Kamis 20 November 2025, kembali terlihat tiga unit mobil tangki melakukan pembongkaran BBM. Panglima Laot Aceh Barat menegaskan, aktivitas tersebut disaksikan langsung oleh masyarakat nelayan, dengan BBM dipindahkan ke kapal tanker milik PT Mifa Bersaudara.
Dalam konfirmasi via pesan WhatsApp, Panglima Laot Aceh Barat menegaskan bahwa kegiatan bunker di pelabuhan memang nyata dan terbukti di lapangan. “Kami bersama masyarakat nelayan memasang spanduk sebagai bentuk penolakan. Hari ini kami menyaksikan langsung tiga unit mobil tangki selesai bongkar dan keluar dari pelabuhan. Jika penolakan ini tidak diindahkan, kami siap melakukan aksi besar untuk menggugah publik dan menyelamatkan ekosistem laut,” tegasnya.
Panglima Laot Aceh Barat konfirmasi kepada Pertamina Meulaboh memperkuat dugaan ilegalitas: pihak Pertamina menegaskan BBM tersebut bukan milik mereka dan tidak mengetahui adanya aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut.
Panglima Laot bersama masyarakat menolak keras keberadaan bunker minyak dengan alasan:
– Keselamatan nelayan terancam akibat terganggunya jalur pelayaran.
– Ekosistem laut rusak, terutama saat angin kencang dan ombak besar melanda perairan Kuala Bubon.
– Risiko kecelakaan tinggi yang dapat merusak fasilitas pelabuhan.
– Kerugian ekonomi daerah, karena aktivitas bunker minyak tidak memberi kontribusi PAD bagi Aceh Barat.
Suara Nelayan, jangan semena-mena terhadap masyarakat miskin. Nelayan hanya bergantung pada laut sebagai mata pencaharian. Jika laut terganggu, kerugian akan berkepanjangan. Segera cari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegas perwakilan masyarakat.
Sejumlah nelayan juga mengeluhkan hasil tangkapan yang terus menurun sejak aktivitas bunker berlangsung.
Kami butuh biaya untuk anak-anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Jika ini dibiarkan, kami bisa kelaparan. Kami mohon pemerintah daerah membela rakyat kecil yang hanya mengandalkan laut dengan alat tradisional seadanya,” ungkap seorang nelayan.
Panglima Laot bersama masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah Aceh Barat segera bertindak tegas. Penutupan bunker minyak dinilai mendesak demi keselamatan nelayan, kelestarian laut, dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Sebagai lembaga adat laut, Panglima Laot menegaskan komitmennya menjaga tata kelola perikanan tradisional, keselamatan nelayan, serta ekosistem laut Aceh Barat.
Tim Intelijennews.