BPN Parepare Umumkan Sertifikat Tanah Hilang atas Nama Mustafa dan Pihak Terkait, Masyarakat Diberi Waktu 30 Hari Ajukan Keberatan

BPN Parepare Umumkan Sertifikat Tanah Hilang atas Nama Mustafa dan Pihak Terkait, Masyarakat Diberi Waktu 30 Hari Ajukan Keberatan

Parepare,intelijennews.com – Kantor Pertanahan Kota Parepare, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menerbitkan pengumuman resmi terkait permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat tanah yang dinyatakan hilang atas nama Mustafa dan pihak terkait,selasa (17/11/26).
‎
‎Pengumuman tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi pertanahan sebelum diterbitkannya sertifikat pengganti. Melalui pengumuman ini, Kantor Pertanahan Kota Parepare memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun pihak lain yang merasa mempunyai kepentingan hukum terhadap objek tanah tersebut untuk menyampaikan keberatan apabila memiliki alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, pengumuman tersebut bernomor 26/DI304-20.18/XI/2026, tertanggal 16 November 2026, dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare.
‎
‎Dalam dokumen tersebut tercantum Nomor Hak 20.18.03.02.1.04702, dengan tanggal pembukuan 27 Desember 2017. Sementara nama pemegang hak tercatat sebagai MUSTAFA, dkk.
‎
‎Adapun permohonan penerbitan sertifikat pengganti diajukan atas nama Mustafa dengan Nomor Berkas 13980/2026 dan DI 301 Nomor 5240/2026.
‎
‎Berikan Kesempatan 30 Hari untuk Mengajukan Keberatan
‎
‎Salah satu poin penting dalam pengumuman tersebut adalah pemberian waktu selama 30 hari sejak tanggal pengumuman bagi pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan penerbitan sertifikat pengganti.
‎
‎Dalam ketentuan yang dicantumkan pada dokumen, keberatan dapat diajukan langsung kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan menyertakan alasan serta bukti-bukti yang kuat.
‎
‎Ketentuan ini memberikan ruang bagi pihak yang merasa memiliki hak atau kepentingan terhadap objek tanah tersebut untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme administrasi yang telah ditentukan.
‎
‎Dengan demikian, masyarakat yang mengetahui atau merasa mempunyai kepentingan hukum atas tanah yang dimaksud diharapkan dapat memperhatikan pengumuman tersebut dan tidak mengabaikan tenggang waktu yang telah diberikan.
‎
‎Dasar Permohonan Sertifikat Dinyatakan Hilang
‎
‎Dalam kolom keterangan pada dokumen pengumuman, disebutkan bahwa sertifikat tersebut dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/B/6550/X/2026/SPKT/RES PAREPARE serta Surat Pernyataan Sumpah tertanggal 10 November 2026.
‎
‎Keterangan tersebut menjadi bagian dari dokumen pendukung permohonan penggantian sertifikat yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare.
‎
‎Pengumuman itu juga merujuk pada Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar yang dicantumkan dalam proses pengumuman sertifikat hilang.
‎
‎BPN Akan Melanjutkan Proses Sesuai Ketentuan
‎
‎Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa apabila setelah melewati jangka waktu 30 hari tidak terdapat keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum.
‎
‎Sebaliknya, sertifikat yang sebelumnya dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.
‎
‎Proses ini menjadi bagian dari administrasi pertanahan yang perlu dijalankan secara tertib, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan objek tanah tersebut.
‎
‎Kejelasan administrasi, ketepatan data, serta keterbukaan informasi merupakan hal penting dalam setiap proses pelayanan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat pengganti.
‎
‎Publik Diharapkan Memperhatikan Pengumuman Resmi
‎
‎Pengumuman yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Parepare tersebut diharapkan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek tanah yang dimaksud.
‎
‎Bagi masyarakat yang memiliki dasar keberatan, penyampaian keberatan secara resmi dengan disertai bukti pendukung menjadi langkah yang dapat ditempuh sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
‎
‎Redaksi menegaskan bahwa penerbitan pengumuman sertifikat hilang ini tidak serta-merta menunjukkan adanya sengketa, pelanggaran hukum, ataupun persoalan kepemilikan tanah.
‎
‎Hal tersebut merupakan proses administrasi yang tercantum dalam dokumen resmi Kantor Pertanahan.
‎
‎Untuk menjaga akurasi dan keberimbangan informasi, redaksi tetap membuka ruang konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare maupun pihak pemohon apabila terdapat penjelasan tambahan mengenai objek tanah dan proses permohonan penerbitan sertifikat pengganti tersebut.
‎
‎( Tim Redaksi )

Tinggalkan Balasan