Isu politik yang bercampur tangan dengan keluarga, bagaimana menurut kalian sahabat?
Tentu saja sudah kita pahami dan mengerti bagaimana keadaan kubu satu dengan kubu lainnya. Partai politik (parpol) satu dan parpol lainya, beberapa parpol yang dipimpin oleh garis turun temurun yang menyebabkan sedikit tidak profesionalitas. Ya, memang tidak ada syarat atau tidak ada aturan bahwa ketua atau yang menyetir partai politik tersebut turun temurun. akan tetapi, jikalau partai tersebut menjadi orang penting di Negara ini atau menjadi wakil rakyat bukankah seperti dikemudikan oleh keluarga tersebut. Karena tidak menutupi kemungkinan juga bukan? nyatanya salah satu dari parpol yang ada selalu menjual nama ayahnya untuk mendapatkan suara rakyat.
Baca juga : Anies-Cak Imin Senam Bersama Warga Depok, Masyarakat Tumpah Ruah
Nyatanya yang sekarang kita sadari, wakil rakyat yang diusung dari salah satu partai, yang menjalankan perannya menjadi wakil rakyat tidak sesuai dengan janji-janji yang sudah diucapkan, akan tetapi di kemudikan oleh partai yang mengungsungnya. Karena katanya jika tidak diusung atau dicalonkan oleh parpol tersebut tidak mungkin bisa menjadi wakil rakyat.
Ya beginilah kalau sudah memasuki tahun-tahun politik ini memang banyak sekali hal yang terjadi, saat diawal ada parpol yang kecewa karena tidak jadi diajukan menjadi bakal calon wakil presiden dan berujung berpindah ke kolasi lain. Yang lebih tak terduga anak dari presiden diangkat menjadi bakal calon wakil presiden, padahal statusnya masih anggota partai politik lain diluar kolasi Capres Prabowo.
Di kutip dari CNN dari Indonesia, saat wartawan mewawancarai ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pemecatan Gibran bukan sebuah keharusan. Hal ini disampaikan saat ditanya wartawan terkait sikap PDIP yang hingga kini belum menjatuhkan sanksi apapun. Puan enggan menjelaskan secara pasti bagaimana status keanggotaan Gibran. Dia hanya mengatakan yang pasti Gibran sudah resmi menjadi Cawapres Prabowo.
Kaesang anak presiden yang tiba-tiba membuat partai baru, dan masuk dalam kolasi partai yang mengungsung Prabowo. Boby Nasutioan yang juga menjabat sebagai wali kota Medan.
Baca juga : Golkar Secara Resmi Dukung Gibran Jadi Bakal Cawapres Prabowo
Isu dinasti politik mengacu pada praktik pengalihan kekuasaan kepada anggota keluarga atau kerabat dalam politik. Isu ini mengemuka terkait keluarga Presiden Joko Widodo, khususnya putranya Kaesang Pangarep yang menyatakan minatnya terjun ke dunia politik dan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Persoalan dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia dan juga terjadi di negara-negara lain di Asia Tenggara. Beberapa ahli berpendapat bahwa dinasti politik dapat diterima ketika anggota keluarga memiliki kompetensi untuk memegang posisi kekuasaan, namun menjadi masalah ketika mereka dipaksa menduduki posisi tanpa kualifikasi yang diperlukan. Isu politik dinasti mendapat kecaman dari sebagian pihak, termasuk Amien Rais yang menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan dan nepotisme.
Akankah memang sedang terjadi dinasti poltik di Indonesia?
Pengertian Dinasti Politik
Dilansir dari mkri.id dan babel.bawaslu, dinasti politik diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Sistem ini biasanya erat dengan sistem negara monarki absolut atau Kerajaan
Dinasti politik merujuk pada keadaan di mana anggota keluarga yang sama secara berurutan menduduki posisi politik tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Dinasti politik dapat terjadi dalam berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini sering kali menjadi subjek kontroversi dan perdebatan dalam politik karena dapat menciptakan masalah seperti monopoli kekuasaan, konflik kepentingan, dan kurangnya variasi dalam kepemimpinan.
Beberapa contoh dinasti politik meliputi:
1. Dinasti Keluarga Kerajaan: Dinasti monarki adalah contoh paling klasik dari dinasti politik, di mana kekuasaan dan tahta diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga. Contoh terkenal meliputi Dinasti Tudor di Inggris dan Dinasti Saud di Arab Saudi.
2. Dinasti Politik di Demokrasi: Meskipun demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan pada pemilihan umum, beberapa negara telah melihat keluarga politik yang mendominasi posisi politik penting selama beberapa generasi.
3. Dinasti Politik di Pemerintahan Lokal: Dinasti politik juga dapat terjadi pada tingkat pemerintahan lokal, di mana keluarga tertentu mendominasi politik di suatu kota atau wilayah.
4. Dinasti Politik di Negara-negara Otoriter: Beberapa negara otoriter atau diktator dapat menjadi tempat terjadinya dinasti politik, di mana keluarga penguasa secara otoriter mempertahankan kendali atas negara selama bertahun-tahun atau bahkan dekade.
Dinasti politik dapat memengaruhi dinamika politik dan stabilitas pemerintahan dalam berbagai cara. Di satu sisi, keluarga politik mungkin memiliki pengalaman dan pengetahuan politik yang mendalam, tetapi di sisi lain, hal ini dapat menciptakan monopoli kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan. Hal ini juga bisa menjadi kendala bagi perubahan dan terobosan politik yang diperlukan dalam masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa tidak semua dinasti politik memiliki konsekuensi negatif. Beberapa keluarga politik mungkin mengabdikan diri untuk melayani masyarakat dengan baik dan memajukan negara. Namun, pemerintah yang transparan, akuntabel, dan demokratis adalah kunci untuk menghindari masalah yang terkait dengan dinasti politik yang berlebihan. Pemilihan yang bebas dan adil, serta sistem politik yang kompetitif, dapat membantu membatasi pengaruh keluarga politik dalam politik.
Oleh: Robiatus Saadah
Mahasiswa INISNU Temanggung