INTELIJENNEWS, ACEH BARAT : Menanggapi berbagai kritik dan kekhawatiran yang berkembang di media sosial terkait kegiatan pengerukan muara Sungai Krueng Cangkoi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat bersama Lembaga Panglima Laot menyampaikan klarifikasi resmi mengenai pelaksanaan teknis kegiatan serta komitmen terhadap aspirasi masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo.
Kepala DKP Aceh Barat, Mulyadi, menjelaskan bahwa kegiatan pengerukan dilakukan secara swadaya oleh Lembaga Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, tanpa menggunakan anggaran pemerintah. DKP hanya memberikan dukungan berupa peralatan yang tersedia di dinas untuk membantu kelancaran kegiatan.
Ini adalah bentuk komitmen dan kepedulian Panglima Laot terhadap keluhan nelayan yang kesulitan keluar-masuk muara akibat pendangkalan,” ujar Mulyadi.
Pengerukan dilakukan menggunakan pompa penyedot pasir, namun tidak langsung di titik muara yang mengalami pendangkalan. Menurut Mulyadi, hal ini merupakan pertimbangan teknis dari operator lapangan setelah meninjau kondisi perairan dan struktur sedimen. Penyedotan dilakukan secara bertahap dari area berlabuh kapal menuju muara sepanjang kurang lebih 200 meter.
Jika pengerukan dimulai langsung dari muara, sedimentasi pasir akan terus menjalar ke tempat berlabuh kapal. Akibatnya, kapal tetap akan kesulitan keluar-masuk. Strategi ini dirancang agar aliran pasir tidak kembali menumpuk,” jelasnya.
Setelah berkoordinasi dengan Ketua Panglima Laot Aceh Barat, Amiruddin, dalam kegiatan Duek Pakat Panglima Laot Lhok Kuala Bubon, disepakati bahwa kegiatan pengerukan untuk sementara dihentikan, mempertimbangkan kondisi teknis dan keselamatan.
DKP Aceh Barat menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara dinas, pekerja lapangan, dan tokoh masyarakat yang memahami situasi di lapangan.
DKP Aceh Barat membuka ruang dialog dan siap meninjau ulang lokasi pengerukan apabila masyarakat dan nelayan menginginkan perubahan.
Kami terbuka untuk memindahkan titik pengerukan ke lokasi yang dianggap lebih prioritas oleh masyarakat. Silakan saksikan langsung prosesnya agar kita semua memahami kendala teknis yang mungkin terjadi. Tujuan kami tetap sama: memastikan kapal nelayan dapat beroperasi dengan lancar,” tambah Mulyadi.
DKP Aceh Barat mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, dan insan pers untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi publik. Penyampaian berita harus berdasarkan data dan fakta yang akurat agar tidak menyesatkan masyarakat.
Sementara itu, Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat Amiruddin menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah cepat DKP dalam merespons keluhan nelayan.Kami sangat mengapresiasi dedikasi DKP Aceh Barat yang langsung turun tangan dan mendukung kegiatan swadaya ini. Ini adalah bentuk sinergi yang patut dicontoh,” ujar Amiruddin.
DKP Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan masyarakat, tokoh lokal, dan instansi terkait guna memastikan pengerukan sungai berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Dukungan terhadap program strategis Pemerintah, TNI, dan Polri menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan sejahtera.
Tim Intelijennews.