KPangkep, Intelijennews.com — Kondisi memprihatinkan dialami seorang warga lanjut usia bernama St. Saleha, yang tinggal di Jalan Pertiwi, Kelurahan Bonto Bonto, Kecamatan Ma’rang. Di usia senja, ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur tanpa kemampuan untuk melihat dan berjalan.
Ironisnya, St. Saleha yang dulunya dikenal sebagai guru mengaji yang mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur’an, kini justru tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah. Padahal, kondisinya jelas masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu yang seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan.
Menurut keterangan anak menantunya, Syarifah, selama ini St. Saleha tidak pernah menerima bantuan apa pun, baik berupa beras maupun bantuan tunai. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya bergantung pada dua anaknya yang bekerja sebagai petani dan karyawan toko obat di pasar setempat.
“Selama ini tidak pernah ada bantuan masuk, padahal kondisi ibu sudah lama sakit dan tidak bisa beraktivitas,” ujar Syarifah.
Situasi ini memicu keprihatinan masyarakat sekitar. Warga menilai terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut. Bahkan, muncul dugaan adanya manipulasi data atau ketidaksesuaian dalam proses pendataan penerima bantuan.
“Banyak yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan seperti ibu St. Saleha malah tidak pernah tersentuh,” ungkap salah satu warga.
Masyarakat pun mendesak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pangkep untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial, khususnya di wilayah Bonto Bonto.
Permintaan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan warga yang tidak mampu.
Kasus yang dialami St. Saleha diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah dan jajarannya agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan adil. Warga berharap tidak ada lagi masyarakat yang layak menerima bantuan justru terabaikan, sementara yang tidak berhak malah menikmati fasilitas tersebut.L
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa akurasi data dan pengawasan distribusi bantuan sosial adalah kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rustam