Parepare,intelijennews.com – Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, mengecam keras dugaan intimidasi dan pernyataan bernada ancaman terhadap insan pers di Kota Parepare yang disebut-sebut berkaitan dengan ungkapan “halal darah media” dalam rapat monitoring Organisasi Perangkat Daerah (OPD),Jumat(13/11/26).
Djaya Jumain, yang juga merupakan mantan jurnalis RCTI dan Kompas TV, menyayangkan apabila pernyataan tersebut benar disampaikan oleh seorang pejabat publik. Menurutnya, pernyataan yang berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan jurnalis harus dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi keresahan dan persepsi ancaman terhadap kebebasan pers.
Ia meminta Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, segera memberikan klarifikasi resmi mengenai maksud, konteks, dan tujuan pernyataan tersebut.
Menurut Djaya, pers memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kemerdekaan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi.
Jaminan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
“Sebagai mantan jurnalis, saya memahami bagaimana beratnya tugas insan pers dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kritik terhadap pemerintah bukanlah permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi,” tegas Djaya Jumain.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat pemberitaan yang dianggap tidak benar atau merugikan pihak tertentu, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pers.
Djaya menyatakan dukungannya terhadap sikap dan tuntutan kelompok Media Parepare Melawan yang mendesak adanya klarifikasi resmi, permintaan maaf terbuka apabila terbukti terdapat pernyataan yang tidak pantas, serta jaminan agar tidak ada tindakan intimidasi terhadap jurnalis.
“Jangan ada pembiaran terhadap tindakan atau pernyataan yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Jurnalis bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis dalam mengawal demokrasi, transparansi, dan kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan sikap terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan media seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang sehat, bukan tekanan terhadap profesi jurnalistik.
“Kami meminta seluruh pihak menghormati profesi jurnalis. Kemerdekaan pers adalah amanat konstitusi, bukan pemberian pejabat. Pers harus bebas menjalankan tugasnya secara profesional tanpa rasa takut terhadap intimidasi maupun ancaman,” tutup Djaya Jumain.
( A.kadir setiawan )
