ACEH BARAT : Anggota Komisi III DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, melontarkan kritik keras terhadap klaim salah satu perusahaan tambang besar di Aceh Barat yang menyebut mayoritas tenaga kerjanya berasal dari “putra-putri Aceh Barat”. Menurutnya, klaim tersebut tidak sesuai dengan data resmi dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Kalau bicara mayoritas, tunjukkan datanya. Jangan hanya menang di narasi tapi kosong di angka,” tegas Ahmad Yani.
Berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja Aceh Barat per Juli 2025, dari total 3.587 tenaga kerja, hanya sekitar 819 orang yang tercatat lahir di Kabupaten Aceh Barat. Sementara 1.110 orang berasal dari kabupaten/kota lain di Aceh, dan 1.658 orang berasal dari luar Provinsi Aceh. Artinya, hampir separuh tenaga kerja justru berasal dari luar Aceh.
Data sebelumnya pada Maret 2025 juga menunjukkan ketimpangan serupa. Dari total tenaga kerja saat itu, hanya 1.515 orang atau sekitar 51 persen yang berasal dari Aceh Barat. Sisanya berasal dari luar daerah, termasuk 1.173 orang dari luar provinsi.
Kalau benar mayoritas putra-putri Aceh Barat, semestinya angka Aceh Barat di atas 70–80 persen. Faktanya hanya 51 persen, itu pun belum tentu semua kelahiran Aceh Barat. Jadi klaim itu lebih cocok disebut manipulatif,” ujarnya.
Ahmad Yani juga menyoroti penggunaan istilah “putra-putri lokal” yang dinilai terlalu longgar dan tidak memiliki definisi yang jelas. Ia mempertanyakan apakah pekerja yang baru tinggal enam bulan di barak atau outsourcing dari luar Aceh yang menyewa kontrakan bisa disebut sebagai “putra daerah”.
Ini jelas penyesatan definisi. Istilah lokal digunakan hanya untuk mempercantik citra perusahaan,” katanya.
Untuk mencegah manipulasi data, Ahmad Yani mendesak perusahaan agar menyampaikan klasifikasi tenaga kerja berdasarkan KTP dan surat domisili tetap minimal tiga tahun yang dikeluarkan oleh keuchik. Ia juga meminta pemerintah daerah agar tidak menerima klaim publik secara mentah-mentah tanpa verifikasi objektif.
Kami tidak ingin rakyat Aceh Barat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Jika investasi ini mengklaim memberdayakan masyarakat lokal, maka itu harus dibuktikan. Jangan bernarasi seolah putra-putri daerah sudah terakomodir, padahal di lapangan mereka masih mengantre peluang. Kalau hanya untuk pencitraan, silakan, tapi jangan menyesatkan publik,” tutup Ahmad Yani.
Tim Intelijennews.