MAKASSAR, Intelijennews.com — Proses pembongkaran gedung Teknologi Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIK), Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM), di kawasan Kampus Parangtambung, menuai sorotan. Pembongkaran gedung bertingkat tiga yang berlangsung sekitar empat bulan lalu tersebut kini menjadi perhatian terkait penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kampus.

Sorotan ini muncul menyusul sejumlah kondisi di lapangan yang menurut informasi dan keluhan sejumlah pihak diduga belum memenuhi standar pengamanan pekerjaan pembongkaran bangunan, khususnya dalam melindungi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah penggunaan pagar pengaman atau safety hoarding. Fasilitas tersebut seharusnya menjadi bagian dari sistem pengendalian akses untuk mencegah mahasiswa maupun civitas akademika memasuki area pekerjaan yang berisiko.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, pembatas area proyek disebut hanya menggunakan karung sebagai penghalang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan sistem pengamanan selama proses pembongkaran berlangsung.
Selain itu, pengaturan jalur kendaraan berat atau drop zone, pemisahan jalur operasional alat berat dengan jalur pejalan kaki, serta pemasangan rambu-rambu keselamatan dan petunjuk arah juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
Persoalan lainnya berkaitan dengan dampak lingkungan pekerjaan. Aktivitas pembongkaran disebut menimbulkan kebisingan dan debu yang menyebar ke sejumlah area kampus, termasuk lingkungan kantin. Kondisi tersebut dikeluhkan karena berpotensi mengganggu kenyamanan dan aktivitas belajar mengajar.
Standar Keselamatan Konstruksi Jangan Diabaikan
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi maupun pembongkaran bangunan, aspek keselamatan bukan sekadar formalitas administrasi. Pengendalian risiko, pembatasan area berbahaya, pengaturan lalu lintas proyek, penggunaan alat pelindung diri, serta pengendalian debu dan kebisingan merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi.
Sejumlah ketentuan yang relevan untuk menjadi bahan evaluasi antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
Karena itu, pihak pelaksana pekerjaan maupun pemberi pekerjaan perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pembongkaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan teknis dan keselamatan yang berlaku.
Rektorat Diminta Turun Melakukan Evaluasi
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan internal pihak universitas terhadap proses pembongkaran gedung tersebut.
Pihak rektorat UNM diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk dokumen keselamatan konstruksi, metode pembongkaran, sistem pengamanan area, serta tanggung jawab pihak pelaksana atau pemenang tender.
Pihak dekanat Fakultas Teknik, termasuk pimpinan yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan dan pengawasan pekerjaan, juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Jangan sampai kegiatan pembangunan maupun pembongkaran fasilitas pendidikan justru mengabaikan aspek keselamatan orang-orang yang setiap hari beraktivitas di lingkungan kampus.
Mengutamakan Klarifikasi dan Transparansi
Hingga berita ini disusun, berbagai kondisi yang dipersoalkan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk penjelasan dari pihak pelaksana pembongkaran, pihak fakultas, dan rektorat UNM.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Publik tentu berharap setiap proyek pembangunan maupun pembongkaran fasilitas pendidikan dilaksanakan secara profesional, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan civitas akademika.
Sebab, keselamatan mahasiswa dan seluruh warga kampus merupakan tanggung jawab yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
redaksi