INTELIJENNEWS, ACEH BARAT — Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di wilayah Aceh Barat dinilai tidak transparan dan tidak menyentuh kalangan masyarakat bawah. Akibatnya, antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan harian, sementara rakyat kecil hanya bisa menunggu dan gigit jari. BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat berpenghasilan rendah justru diduga lebih banyak dinikmati oleh kalangan atas.
Menindaklanjuti laporan dan aduan warga, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Aceh Barat melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) telah melakukan giat penegakan hukum dan berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan distribusi Pertalite. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan mengidentifikasi pelaku yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan dan distribusi ilegal BBM subsidi.
Proses penyidikan masih berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55 yang mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.
Langkah ini mendapat apresiasi dari masyarakat sebagai bentuk keberpihakan aparat terhadap kepentingan publik. Namun, masyarakat menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kasus Pertalite saja. BBM subsidi jenis Solar justru lebih sering habis di SPBU akibat dominasi pengguna dari kalangan atas, sementara sopir angkutan umum, pedagang kecil, nelayan, dan petani hanya bisa menjadi penonton.
Pantauan lapangan oleh Tim Intelijennews dan media lokal menunjukkan antrean kendaraan untuk Solar di sejumlah SPBU terjadi setiap hari, bahkan mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Dugaan praktik penyalahgunaan pun mencuat, mengingat kendaraan yang antre diduga merupakan unit yang sama secara berulang, menimbulkan pertanyaan serius tentang lemahnya pengawasan dan tidak jelasnya sistem distribusi.
Tidak ada kejelasan siapa sebenarnya penerima manfaat BBM subsidi ini. Ketika distribusi tidak menyentuh masyarakat bawah dan pengawasan terhadap pengguna dari kalangan atas lemah, maka keadilan sosial menjadi ilusi. Padahal, Presiden Republik Indonesia telah berulang kali menginstruksikan agar seluruh jajaran berbenah diri dan menindak tegas pelanggaran distribusi BBM subsidi.
“Kami mengapresiasi keberhasilan Polres Aceh Barat dalam mengungkap penyalahgunaan Pertalite. Namun kami juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan menyeluruh, termasuk terhadap BBM Solar yang antreannya sudah sangat meresahkan setiap hari. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar salah satu tokoh masyarakat Meulaboh.
Masyarakat dan publik mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, dan Kapolda Aceh untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat, sopir angkutan, pedagang kecil, dan media sosial. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu adalah wujud nyata dari keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat.
Polres Aceh Barat diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi, memperkuat pengawasan di SPBU, dan menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan. Publik tidak menginginkan razia seremonial, melainkan tindakan nyata yang menyentuh akar persoalan dan menjamin hak masyarakat kecil atas akses BBM subsidi secara adil dan transparan.
Tim Intelijennews.