Maluku. Intelijen news.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mematangkan persiapan pelaksanaan bakti sosial terintegrasi dari Kementerian Sosial RI yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026.
Kegiatan ini akan menghadirkan sedikitnya 16 program pelayanan sosial bagi masyarakat.
Rapat koordinasi perdana dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hendrikus Watratan, yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati yang tengah menjalankan agenda di Jakarta.
Dalam arahannya, Watratan menegaskan bahwa kepercayaan menjadikan Maluku Tenggara sebagai lokasi kegiatan merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Ini merupakan kepercayaan bagi daerah. Kita harus memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan pihak Kementerian Sosial pada 9 April 2026 di Jakarta, yang juga merencanakan kunjungan kerja Menteri Sosial ke daerah tersebut.
Meski demikian, waktu persiapan yang tersisa relatif singkat, yakni kurang dari satu minggu.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak cepat dengan menyiapkan data yang valid dan terverifikasi, guna menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Sebanyak 16 program yang akan dilaksanakan meliputi layanan kesehatan seperti operasi katarak, pemeriksaan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) termasuk pembebasan pasung. Selain itu, tersedia pula layanan donor darah, fisioterapi, serta bantuan bagi penderita HIV/AIDS dan kusta.
Di bidang sosial dan pendidikan, program mencakup sidang isbat dan penerbitan akta nikah, sunatan massal, pembayaran tunggakan biaya sekolah, serta bantuan alat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Program pemberdayaan kewirausahaan, peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS), hingga perlindungan korban perdagangan orang juga menjadi bagian dari kegiatan tersebut.
Watratan secara khusus mengapresiasi masuknya layanan bagi ODGJ dalam program tahun ini.
Menurutnya, program tersebut telah lama diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
“Ini sudah kita dorong selama bertahun-tahun. Kehadirannya sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan tim pelaksana melalui Keputusan Bupati Nomor 335.a Tahun 2026. Sejumlah OPD diberikan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.
Dinas Kesehatan ditugaskan menyiapkan fasilitas layanan di RSUD Karel Sadsuitubun dan RSUD Pratama Elat, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani dokumen administrasi kependudukan. Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyiapkan data siswa penerima bantuan.
Selain itu, Dinas Perhubungan mengatur transportasi peserta, Dinas Komunikasi dan Informatika menangani publikasi dan dokumentasi, serta Satpol PP bersama aparat TNI-Polri menyiapkan pengamanan kunjungan Menteri Sosial yang bersifat VVIP.
Pemerintah daerah juga menginstruksikan para camat dan pemerintah ohoi untuk memastikan kesiapan lokasi serta kehadiran masyarakat penerima manfaat saat kegiatan berlangsung.
“Koordinasi harus maksimal. Jangan sampai penerima manfaat tidak hadir saat layanan diberikan,” tegas Watratan.
Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimistis pelaksanaan bakti sosial terintegrasi ini dapat berjalan lancar serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut secara berkesinambungan, tidak hanya sebagai program insidental, tetapi menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat layanan sosial dan perlindungan masyarakat di wilayah Maluku Tenggara.
(JCS)