INTELIJENNEWS, Makassar, 22 Agustus 2025 — Wacana mengenai pemberian amnesti kembali menghebohkan publik tanah air. Polemik ini menyentuh nurani banyak kalangan, sebab masyarakat memandang kebijakan amnesti bukanlah solusi yang adil bagi penegakan hukum di Indonesia. Terlebih, wacana itu kerap muncul dalam kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan para pejabat maupun tokoh berpengaruh.
Di satu sisi, publik menilai permintaan amnesti kepada presiden adalah bentuk “jalan pintas” bagi mereka yang sedang tersandung persoalan hukum. Namun di sisi lain, keresahan muncul karena hal ini dapat membuka ruang yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi atau kejahatan besar untuk meminta perlakuan serupa di masa mendatang. Bagi masyarakat kecil yang selama ini hanya bisa pasrah pada putusan pengadilan, amnesti tampak seperti “kemewahan” yang sulit mereka jangkau.
“Kalau pejabat bisa minta amnesti, kenapa rakyat kecil yang hukumannya tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tidak punya jalan yang sama?” demikian ungkap salah seorang warga di Biringkanaya Makassar
Pernyataan ini menggambarkan jurang besar antara hukum untuk rakyat kecil dan hukum untuk mereka yang memiliki kedudukan serta kekuasaan.
Masyarakat kini mulai menyuarakan permohonan yang lebih menyentuh hati. Mereka berharap bila wacana amnesti terus digulirkan, sebaiknya tidak hanya menyasar pejabat atau orang-orang besar, melainkan juga dibukakan jalan bagi rakyat kecil yang sering merasa terzalimi. Banyak narapidana miskin yang menjalani hukuman tidak sebanding dengan perbuatannya. Bahkan, ada yang berharap masa hukuman mereka bisa dipotong, atau sekurang-kurangnya mendapatkan keadilan yang lebih manusiawi.
Permohonan itu bukan tanpa alasan. Di lapangan, masih banyak kasus hukum yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta besarnya kesalahan. Misalnya, kasus pencurian kecil dengan nilai kerugian yang sangat sedikit, namun pelakunya dihukum bertahun-tahun, sementara kasus besar dengan kerugian negara miliaran rupiah justru mendapat celah untuk mencari keringanan melalui kebijakan khusus.
Keresahan ini menjadi suara hati masyarakat yang berharap keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Mereka meminta agar pemerintah, khususnya presiden, mendengar jeritan rakyat kecil. Jika amnesti dianggap sebagai jalan keluar hukum, maka keadilan sejati adalah ketika kesempatan itu juga berlaku bagi semua, bukan hanya untuk segelintir kalangan.
Rakyat berharap hukum di Indonesia tidak lagi menjadi “panggung pilihan” bagi mereka yang berkuasa, melainkan menjadi rumah keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Permohonan yang lahir dari hati rakyat ini adalah jeritan agar hukum tidak hanya keras kepada yang lemah, namun juga tegas terhadap yang kuat.
Penulis : M Yusuf