INTELIJENNEWS, ACEH BARAT —
Tim Intelijennews melakukan investigasi langsung di sejumlah SPBU wilayah Aceh Barat, berbincang dengan pengawas SPBU, sopir angkutan umum, nelayan, dan pengemudi bus sekolah. Hasil pantauan menunjukkan antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi semakin menggila dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat kecil.
Transportasi Publik Lumpuh, Nelayan Tersisih
Sopir angkutan umum mengaku kewalahan. Mereka tidak sanggup menunggu berjam-jam di SPBU karena harus menjemput dan mengantar penumpang tepat waktu. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa membeli BBM di Pom Mini dengan harga lebih tinggi demi menjaga kelancaran operasional. Ironisnya, harga BBM di Pom Mini bahkan melampaui harga resmi SPBU.
Bus sekolah yang bertugas menjemput anak-anak juga terhambat karena harus antre BBM. Dump truck milik Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas mengangkut sampah pun ikut antre, padahal mereka menjalankan fungsi vital untuk kebersihan kota. Nelayan dari Samatiga mengaku kecewa karena antrean panjang menghambat aktivitas melaut. “Kami harus cepat ke laut, tapi antrean panjang membuat kami kehilangan waktu. Pemerintah harusnya peka,” ujar salah satu nelayan.
Sosialisasi Dinilai Gagal, Kepercayaan Publik Menurun
Masyarakat mempertanyakan efektivitas sosialisasi dan spanduk imbauan yang selama ini dipasang oleh aparat penegak hukum (APH). Tanpa tindakan nyata, imbauan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas. Kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan APH semakin menurun karena tidak ada pengawasan ketat terhadap siapa yang berhak menerima BBM subsidi.
Pihak SPBU menyatakan bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai barcode yang diterima, dan pengaturan antrean bukan merupakan wewenang mereka. Hal ini mempertegas perlunya intervensi langsung dari pemerintah daerah dan APH untuk menertibkan distribusi BBM subsidi secara adil dan transparan.
Ancaman Keselamatan di Jalan Raya
Antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan. Situasi ini rawan kecelakaan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Tuntutan Masyarakat
Masyarakat Aceh Barat menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
– Pemerintah daerah dan APH diminta segera mengambil langkah konkret dan tegas demi kepentingan rakyat kecil.
– Penertiban kendaraan yang tidak layak menerima BBM subsidi harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.
– Kendaraan operasional publik seperti angkutan umum, bus sekolah, dump truck dinas, dan nelayan harus diprioritaskan.
– Distribusi BBM harus diatur agar tidak mengganggu lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
Meski antrean terus terjadi, pihak terkait memastikan bahwa stok BBM subsidi dan non-subsidi di Aceh Barat dalam kondisi aman dan terkendali.
Rakyat kecil tidak boleh terus menjadi korban dari ketidaktegasan kebijakan. Pemerintah daerah dan APH harus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar pengumum formalitas. Transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat bawah adalah fondasi kepercayaan publik yang harus segera dipulihkan.
Tim Intelijennews.