INTELIJENNEWS, ACEH BARAT — Antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU wilayah Kota Meulaboh terus terjadi setiap hari tanpa solusi konkret dari pihak berwenang. Himbauan melalui spanduk yang dipasang di area SPBU dinilai hanya bersifat formalitas, tanpa tindak lanjut yang nyata di lapangan. Fakta di lokasi menunjukkan antrean BBM subsidi justru semakin merajalela.
Pantauan langsung Tim Intelijennews mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penanganan efektif dari aparat penegak hukum (APH) maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kondisi ini menimbulkan keresahan, terutama bagi sopir angkutan umum yang merasa dirugikan oleh lamanya waktu antrean. Banyak dari mereka akhirnya memilih mengisi BBM di Pertamini, meskipun harga lebih mahal, demi menjaga kelancaran trayek dan tidak kehilangan penumpang.
Antrean kendaraan yang mengular juga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh pelaku usaha di sekitar SPBU, seperti Toko Star Graphic yang bersebelahan langsung dengan jalur antrean. Pemilik usaha mengeluhkan terganggunya aktivitas bisnis karena akses toko terhalang kendaraan yang mengantre BBM.
Berdasarkan data terbaru dari pihak SPBU, stok BBM subsidi saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Namun, antrean panjang tetap terjadi, menimbulkan persepsi kelangkaan di masyarakat. Situasi ini menjadi perhatian serius yang seharusnya segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan APH.
Masyarakat, khususnya kalangan bawah dan sopir angkutan umum, mendesak adanya mekanisme pengawasan yang ketat di setiap SPBU. Mereka berharap ada sistem prioritas yang adil, di mana kendaraan umum dan angkutan penumpang mendapat akses utama terhadap BBM subsidi tanpa harus antre berjam-jam.
“Kami bukan minta diistimewakan, tapi kami membawa penumpang dan bekerja berdasarkan waktu. Kalau harus antre berjam-jam, kami rugi. Pemerintah harus hadir dan mengatur ini secara adil,” ujar salah satu sopir angkutan kota yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menuntut langkah konkret dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta aparat penegak hukum. Tanpa pengawasan dan regulasi yang tegas, distribusi BBM subsidi akan terus bermasalah dan merugikan masyarakat yang paling membutuhkan.
Tim Intelijennews.