Kegiatan Makassar Nasional

Koalisi Gerakan Rakyat Tuntut Pemerintah Gerak Cepat Selesaikan Persoalan Buruh Makassar, 1 Mei 2026 — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Makassar berubah arah. Dari tradisi aksi jalanan yang penuh tekanan politik, kini bergeser menjadi forum dialog dalam balutan May Day Fest 2026 di Lapangan Karebosi. Lebih rapi, lebih aman namun belum tentu lebih berpihak. Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) menegaskan, perubahan format ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian persoalan buruh yang sudah bertahun-tahun mengendap. Justru dengan dibukanya ruang dialog, pemerintah dituntut bergerak lebih cepat dan lebih tegas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmen pemerintah dalam melindungi hak buruh melalui regulasi dan membuka ruang aspirasi secara langsung. Namun bagi KGR, pernyataan tersebut belum cukup tanpa tenggat waktu dan langkah konkret yang bisa diukur. “Ruang dialog sudah dibuka. Sekarang pertanyaannya, kapan diputuskan? Apa yang langsung berubah setelah ini?” menjadi nada kritis yang mengemuka di tengah peringatan May Day. KGR membawa serangkaian tuntutan yang bukan baru, tetapi terus berulang tanpa penyelesaian : 1. Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak pada buruh 2. Kenaikan upah layak berbasis kebutuhan hidup riil 3. Penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing 4. Jaminan perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh pekerja 5. Penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar hak buruh Kebijakan ekonomi yang melindungi rakyat kecil, pedagang, petani, dan pekerja sektor informal Koordinator KGR, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum politik buruh untuk menagih tanggung jawab negara. “Kalau hanya berhenti di panggung dan dialog, ini mundur. Buruh butuh keputusan, bukan sekadar didengar,” tegasnya. Di sisi lain, Kapolda Sulawesi Selatan, Djuhandhani Rahardjo Puro, mengapresiasi pendekatan dialogis karena menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Namun stabilitas tanpa keadilan menjadi kritik yang tak bisa dihindari. Sejarah menunjukkan, banyak perubahan kebijakan lahir bukan dari forum resmi, tetapi dari tekanan kolektif yang konsisten. Keterlibatan organisasi buruh besar seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Gabungan Buruh Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, kekuatan buruh tetap solid. Artinya, pilihan untuk berdialogdan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menunjukkan bahwa bukan karena tekanan melemah, tetapi memberi kesempatan lbagi pemerintah untuk merespons tanpa eskalasi aksi. Sorotan kini tertuju pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,.apakah akan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil keputusan cepat, atau kembali membiarkan tuntutan buruh berputar dalam siklus tahunan tanpa realisasi? May Day 2026 di Makassar membuka peluang baru tapi juga mengandung risiko besar. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka “festival” ini akan dibaca sebagai upaya meredam, bukan menyelesaikan. Pada akhirnya, buruh tidak menuntut panggung. Mereka menuntut perubahan. Dan perubahan tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keberanian mengambil keputusan.

3 min read
Makassar Nasional Sorotan

Massa Buruh Maros Bergabung dengan Aliansi di Makassar, Gaungkan Hak Konstitusional dan Keadilan Sosial

2 min read
Artikel Kegiatan Makassar

Keluarga Besar Intelijen News Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 2026

2 min read
Kegiatan Makassar

Pimpinan Intelijen News Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional

1 min read
Trending News
Koalisi Gerakan Rakyat Tuntut Pemerintah Gerak Cepat Selesaikan Persoalan Buruh Makassar, 1 Mei 2026 — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Makassar berubah arah. Dari tradisi aksi jalanan yang penuh tekanan politik, kini bergeser menjadi forum dialog dalam balutan May Day Fest 2026 di Lapangan Karebosi. Lebih rapi, lebih aman namun belum tentu lebih berpihak. Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) menegaskan, perubahan format ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian persoalan buruh yang sudah bertahun-tahun mengendap. Justru dengan dibukanya ruang dialog, pemerintah dituntut bergerak lebih cepat dan lebih tegas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmen pemerintah dalam melindungi hak buruh melalui regulasi dan membuka ruang aspirasi secara langsung. Namun bagi KGR, pernyataan tersebut belum cukup tanpa tenggat waktu dan langkah konkret yang bisa diukur. “Ruang dialog sudah dibuka. Sekarang pertanyaannya, kapan diputuskan? Apa yang langsung berubah setelah ini?” menjadi nada kritis yang mengemuka di tengah peringatan May Day. KGR membawa serangkaian tuntutan yang bukan baru, tetapi terus berulang tanpa penyelesaian : 1. Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak pada buruh 2. Kenaikan upah layak berbasis kebutuhan hidup riil 3. Penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing 4. Jaminan perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh pekerja 5. Penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar hak buruh Kebijakan ekonomi yang melindungi rakyat kecil, pedagang, petani, dan pekerja sektor informal Koordinator KGR, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum politik buruh untuk menagih tanggung jawab negara. “Kalau hanya berhenti di panggung dan dialog, ini mundur. Buruh butuh keputusan, bukan sekadar didengar,” tegasnya. Di sisi lain, Kapolda Sulawesi Selatan, Djuhandhani Rahardjo Puro, mengapresiasi pendekatan dialogis karena menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Namun stabilitas tanpa keadilan menjadi kritik yang tak bisa dihindari. Sejarah menunjukkan, banyak perubahan kebijakan lahir bukan dari forum resmi, tetapi dari tekanan kolektif yang konsisten. Keterlibatan organisasi buruh besar seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Gabungan Buruh Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, kekuatan buruh tetap solid. Artinya, pilihan untuk berdialogdan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menunjukkan bahwa bukan karena tekanan melemah, tetapi memberi kesempatan lbagi pemerintah untuk merespons tanpa eskalasi aksi. Sorotan kini tertuju pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,.apakah akan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil keputusan cepat, atau kembali membiarkan tuntutan buruh berputar dalam siklus tahunan tanpa realisasi? May Day 2026 di Makassar membuka peluang baru tapi juga mengandung risiko besar. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka “festival” ini akan dibaca sebagai upaya meredam, bukan menyelesaikan. Pada akhirnya, buruh tidak menuntut panggung. Mereka menuntut perubahan. Dan perubahan tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keberanian mengambil keputusan. Massa Buruh Maros Bergabung dengan Aliansi di Makassar, Gaungkan Hak Konstitusional dan Keadilan Sosial Keluarga Besar Intelijen News Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 2026 Pimpinan Intelijen News Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional Kapolsek dan Danramil Hadir Langsung, Pastikan Aksi Hari Buruh di KIMA Raya Berjalan Aman dan Tertib Dalam Rangka Pengamanan aksi ( may day ) Kanit propam biringkanaya hadir beserta porsenil Polda Sulsel  Ketua KSBSI Tanimbar, Ketimpangan Upah Pekerja Tanimbar Jadi Sorotan  Putusan Hakim 2 Tahun Penjara, Petrus Fatlolon Tetap Ditahan. TNI AL Hadir di Tengah Rakyat, Ratusan Warga Pulau Kodingareng Lompo Antusias Ikuti Bakti Sosial dan Prolasi Kodaeral VI TNI AL Hadir di Tengah Rakyat, Ratusan Warga Pulau Kodingareng Lompo Antusias Ikuti Bakti Sosial dan Prolasi Kodaeral VI

Featured Posts Carousel

Kegiatan Makassar Nasional

Koalisi Gerakan Rakyat Tuntut Pemerintah Gerak Cepat Selesaikan Persoalan Buruh Makassar, 1 Mei 2026 — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Makassar berubah arah. Dari tradisi aksi jalanan yang penuh tekanan politik, kini bergeser menjadi forum dialog dalam balutan May Day Fest 2026 di Lapangan Karebosi. Lebih rapi, lebih aman namun belum tentu lebih berpihak. Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) menegaskan, perubahan format ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian persoalan buruh yang sudah bertahun-tahun mengendap. Justru dengan dibukanya ruang dialog, pemerintah dituntut bergerak lebih cepat dan lebih tegas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmen pemerintah dalam melindungi hak buruh melalui regulasi dan membuka ruang aspirasi secara langsung. Namun bagi KGR, pernyataan tersebut belum cukup tanpa tenggat waktu dan langkah konkret yang bisa diukur. “Ruang dialog sudah dibuka. Sekarang pertanyaannya, kapan diputuskan? Apa yang langsung berubah setelah ini?” menjadi nada kritis yang mengemuka di tengah peringatan May Day. KGR membawa serangkaian tuntutan yang bukan baru, tetapi terus berulang tanpa penyelesaian : 1. Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak pada buruh 2. Kenaikan upah layak berbasis kebutuhan hidup riil 3. Penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing 4. Jaminan perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh pekerja 5. Penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar hak buruh Kebijakan ekonomi yang melindungi rakyat kecil, pedagang, petani, dan pekerja sektor informal Koordinator KGR, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum politik buruh untuk menagih tanggung jawab negara. “Kalau hanya berhenti di panggung dan dialog, ini mundur. Buruh butuh keputusan, bukan sekadar didengar,” tegasnya. Di sisi lain, Kapolda Sulawesi Selatan, Djuhandhani Rahardjo Puro, mengapresiasi pendekatan dialogis karena menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Namun stabilitas tanpa keadilan menjadi kritik yang tak bisa dihindari. Sejarah menunjukkan, banyak perubahan kebijakan lahir bukan dari forum resmi, tetapi dari tekanan kolektif yang konsisten. Keterlibatan organisasi buruh besar seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Gabungan Buruh Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, kekuatan buruh tetap solid. Artinya, pilihan untuk berdialogdan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menunjukkan bahwa bukan karena tekanan melemah, tetapi memberi kesempatan lbagi pemerintah untuk merespons tanpa eskalasi aksi. Sorotan kini tertuju pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,.apakah akan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil keputusan cepat, atau kembali membiarkan tuntutan buruh berputar dalam siklus tahunan tanpa realisasi? May Day 2026 di Makassar membuka peluang baru tapi juga mengandung risiko besar. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka “festival” ini akan dibaca sebagai upaya meredam, bukan menyelesaikan. Pada akhirnya, buruh tidak menuntut panggung. Mereka menuntut perubahan. Dan perubahan tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keberanian mengambil keputusan.

3 min read
Makassar Nasional Sorotan

Massa Buruh Maros Bergabung dengan Aliansi di Makassar, Gaungkan Hak Konstitusional dan Keadilan Sosial

2 min read
Artikel Kegiatan Makassar

Keluarga Besar Intelijen News Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 2026

2 min read
Kegiatan Makassar

Pimpinan Intelijen News Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional

1 min read
Makassar Nasional

Kapolsek dan Danramil Hadir Langsung, Pastikan Aksi Hari Buruh di KIMA Raya Berjalan Aman dan Tertib

1 min read
Artikel

Dalam Rangka Pengamanan aksi ( may day ) Kanit propam biringkanaya hadir beserta porsenil Polda Sulsel 

2 min read
Maluku Sorotan

Ketua KSBSI Tanimbar, Ketimpangan Upah Pekerja Tanimbar Jadi Sorotan 

5 min read
Hukum & Kriminal Maluku

Putusan Hakim 2 Tahun Penjara, Petrus Fatlolon Tetap Ditahan.

2 min read
Kegiatan Makassar Sosial

TNI AL Hadir di Tengah Rakyat, Ratusan Warga Pulau Kodingareng Lompo Antusias Ikuti Bakti Sosial dan Prolasi Kodaeral VI

3 min read
1 … 700 701 702 703 704 … 955