INTELIJENNEWS, ACEH BARAT – Panglima Laot Aceh Barat, Amiruddin, menyampaikan penolakan tegas terhadap keberadaan bunker minyak yang telah beroperasi sekitar satu bulan di kawasan Pelabuhan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan keselamatan nelayan, kelestarian laut, serta kerugian ekonomi daerah.
Dalam pernyataannya, Amiruddin menegaskan bahwa aktivitas bunker BBM di Kuala Bubon berpotensi menimbulkan dampak negatif serius bagi masyarakat pesisir. Adapun alasan penolakan yang disampaikan adalah:
– Rawan kecelakaan laut akibat terganggunya jalur pelayaran nelayan.
– Mengancam keselamatan nelayan dan ekosistem ikan, terutama saat terjadi angin kencang yang kerap melanda perairan Kuala Bubon.
– Berisiko tinggi terhadap ombak besar, yang dapat memperparah potensi kecelakaan dan kerusakan fasilitas.
– Merugikan daerah Aceh Barat, karena selama perpindahan lokasi bunker minyak tidak ada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengambilan BBM yang dilakukan di luar Pertamina Aceh Barat.
Amiruddin menekankan bahwa penolakan ini bukan semata kepentingan kelompok nelayan, melainkan demi keselamatan umum, keberlanjutan lingkungan laut, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh Barat. Ia menyerukan agar pemerintah dan pihak terkait segera meninjau ulang kebijakan tersebut.
Menurutnya, jika bunker minyak hanya bersifat sementara atau darurat, masyarakat masih dapat memaklumi. Namun, apabila berlanjut secara permanen, hal ini akan berdampak serius terhadap PAD daerah dan keselamatan nelayan. Oleh karena itu, Panglima Laot meminta kepada KSOP Aceh Barat agar segera mengembalikan kebijakan sesuai SOP, demi menjamin keselamatan nelayan di Kuala Bubon.
Kami menolak keras keberadaan bunker minyak di Kuala Bubon. Keselamatan nelayan, kelestarian laut, dan hak daerah harus menjadi prioritas utama,” tegas Amiruddin.
Panglima Laot Aceh Barat adalah lembaga adat laut yang berperan menjaga tata kelola perikanan tradisional, keselamatan nelayan, serta kelestarian ekosistem laut di Aceh. Sebagai representasi masyarakat pesisir, Panglima Laot Aceh Barat berkomitmen memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap berpihak pada rakyat dan lingkungan.
Tim Intelijennews.