ACEH BARAT : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan kunjungan lapangan (kunlap) ke lokasi proyek peningkatan jalan Desa Alue Bagok – Alue Batee, Kecamatan Arongan Lambalek, yang dilakukan oleh Bidang Jalan dan Jembatan PUPR bersama Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Aceh Barat.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program pendampingan hukum oleh JPN terhadap proyek-proyek strategis daerah, guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel.
Kabid Jalan dan Jembatan PUPR Aceh Barat, Benny Hardi, mewakili Kepala Dinas Dr. Kurdi, menyampaikan bahwa sinergi antara PUPR dan JPN sangat penting dalam menjaga integritas pelaksanaan proyek.
Pendampingan dari JPN bukan sekadar pengawasan, tetapi juga bentuk jaminan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai koridor hukum dan spesifikasi teknis. Ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,” ujar Benny.
Proyek Strategis Tingkatkan Konektivitas dan Kesejahteraan
Proyek peningkatan jalan Desa Alue Bagok – Alue Batee merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya dalam mendukung mobilitas sektor pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Proyek ini didanai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 934.414.000. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Surya Belantara Indo Niaga, dengan dukungan konsultan pengawas untuk menjamin mutu dan ketepatan pelaksanaan. Pekerjaan dimulai pada 20 Juni 2025 dan ditargetkan selesai pada 16 Desember 2025.
Kami berharap peningkatan jalan ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut,” tambah Benny.
JPN Dorong Pencegahan dan Kepatuhan Hukum
Dalam kunjungan tersebut, Tim JPN Kejaksaan Negeri Aceh Barat menegaskan bahwa pendampingan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik dari sisi administrasi maupun teknis. JPN juga memberikan masukan konstruktif kepada pihak kontraktor dan konsultan pengawas agar pelaksanaan proyek tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kami hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan taat hukum,” ujar salah satu perwakilan JPN.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas PUPR menegaskan akan terus memperluas pembangunan infrastruktur di berbagai kecamatan sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur bukan hanya membuka akses, tetapi juga membuka peluang kesejahteraan. Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” tutup Benny.
Kolaborasi antara PUPR dan JPN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, bebas dari masalah hukum, dan tepat waktu. Proyek peningkatan jalan Desa Alue Bagok – Alue Batee menjadi contoh nyata sinergi antar-lembaga dalam membangun Aceh Barat yang lebih maju dan sejahtera.
Tim Intelijennews.