Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sekitar 14 dapur yang beroperasi tanpa IPAL. Namun, hanya 6 di antaranya yang ditindak secara tegas. Kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya perlakuan tidak adil serta dugaan “orang dalam” yang melindungi sebagian pelaku usaha.
Menanggapi hal tersebut, Salah satu Mitra dapur menyampaikan sikap tegas. Ia menilai telah terjadi ketidakadilan yang mencolok dalam proses pengawasan dan penindakan.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah mengarah pada dugaan praktik tebang pilih. Kami melihat ada indikasi kuat terjadinya kongkalikong antara oknum Korwil dengan pihak tertentu, termasuk dugaan keterlibatan oknum politisi,”
Salah satu Mitra dapur menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya integritas dalam pengawasan di lapangan. Seharusnya, penegakan aturan dilakukan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu, terutama menyangkut aspek lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Ketika sebagian pelaku usaha ditekan dan yang lain seolah kebal hukum, maka publik patut mempertanyakan integritas pengawasan yang dilakukan. Ini potret buram penegakan aturan di daerah,” lanjutnya.
Salah satu Mitra dapur juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Korwil MBG Bantaeng serta meminta aparat terkait untuk turun tangan melakukan investigasi.
Dan pihak Korwil MBG Bantaeng belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Tim Investigasi