Maluku.Intelijen.news – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, memaparkan kondisi riil daerah di hadapan para pemangku kebijakan pusat dalam Workshop Percepatan Pembangunan Tahun 2026. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa meski Maluku Tenggara, khususnya Pulau Kei Besar, telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan dan Pulau Kecil Terluar (PPKT), masih terdapat tantangan berat yang harus diselesaikan bersama.Sabtu/11/4/2026
Thaher memulai penyampaiannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Utama BNPP, jajaran Kementerian, dan seluruh lembaga yang hadir. Ia menekankan bahwa status wilayah ini bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat yang harus diwujudkan.
Tantangan Geografis dan Infrastruktur
Thaher menjelaskan, kontur Pulau Kei Besar yang berbukit dengan ketinggian rata-rata 500 mdpl menjadi tantangan tersendiri. Hingga tahun 2025, dari total 115 ohoi, masih ada 54 ohoi yang akses jalannya belum memadai dan 19 ohoi di antaranya masih terisolir.
“Wilayah dataran rendah hanya sempit di pesisir tempat 95% masyarakat tinggal. Ini membuat konektivitas sangat sulit. Belum lagi ancaman alam seperti longsor dan gelombang pasang yang sering memutus akses,” ungkap Thaher.
Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya angka kemiskinan. Pulau Kei Besar menyumbang 67% dari total kemiskinan ekstrim di Malra. Data juga mencatat, lebih dari separuh rumah tidak layak huni, serta ribuan warga masih kesulitan akses air bersih dan sanitasi layak.
Potensi Melimpah, Tapi Rakyat Belum Sejahtera
Ironisnya, di balik kesulitan itu, Pulau Kei Besar menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sektor perikanan, perkebunan (kelapa dan pala), serta pariwisata adalah andalan utama.
“Produksi kelapa kita tertinggi di Maluku, kontribusi 20,18% dari total provinsi. Tapi sayang, pengolahannya masih tradisional menjadi kopra yang nilainya rendah. Begitu juga ikan, nelayan kecil sulit tembus pasar karena jarak dan transportasi,” bebernya.
Untuk mengatasi hal ini, Pemda mendorong konsep pengembangan terintegrasi dengan menjadikan Kota Elat sebagai Hub atau sentra ekonomi dan pelayanan. Rencana strategis meliputi pembangunan Pasar Elat yang baru, Terminal Tipe C, serta pengembangan Dermaga Elat agar Tol Laut berjalan lebih efektif.
SDM dan Pelayanan Publik Masih Rendah
Di bidang pembangunan manusia, Thaher mengakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malra masih di angka 71,16, di bawah rata-rata provinsi. Di sektor pendidikan dan kesehatan, banyak fasilitas yang masih di bawah standar.
“Dari 11 Puskesmas, hanya 3 yang kondisinya baik, sisanya rusak. Begitu juga dengan Pustu, 10 dari 18 kondisinya rusak berat. Dampaknya nyata, Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi, serta cakupan layanan kesehatan belum maksimal,” tegasnya.
Rumah dinas bagi tenaga kesehatan dan guru juga menjadi sorotan, karena saat ini sebagian besar masih menumpang di rumah warga, sehingga mengganggu kinerja pelayanan.
Harapan untuk Pusat
Melalui forum ini, Bupati Thaher berharap adanya perhatian lebih dan sinergi kuat antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga.
“Kami tidak meminta hal yang mustahil, hanya meminta agar perhatian negara benar-benar dirasakan di pelosok. Infrastruktur diperbaiki, ekonomi digerakkan, dan pelayanan dasar ditingkatkan. Agar status perbatasan ini benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyat,” pungkasnya.
(JCS)