Wunlah, Maluku. Intelijennews.com – Sejumlah masyarakat Desa Wunlah, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendesak Pemerintah Daerah melalui Bupati KKT untuk menindak tegas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wunlah.
Desakan itu muncul bertepatan dengan dilayangkannya laporan resmi BPD Wunlah terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa periode 2022-2025 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Rabu 3/6/2026.
Sorotan Warga Terhadap Kinerja BPD
Menurut warga, laporan BPD memang sesuai tugas pokok fungsi pengawasan, Namun secara pelaksanaan, warga menilai kinerja BPD Wunlah belum optimal.
“Sepengetahuan kami, aktivitas BPD di kantor desa jarang terlihat, Fungsi pengawasan jadi tidak terarah, Kalau kantornya sendiri kurang aktif, bagaimana bisa mengawasi pemerintah desa, ujar salah satu warga.
Warga juga menilai BPD Wunlah sebatas lembaga formal, “BPD punya nama besar di desa, tapi setiap tahun menerima tunjangan. Kami minta Bupati dan Inspektorat mengevaluasi kinerja BPD Wunlah secara menyeluruh dan menindak tegas jika terbukti tidak menjalankan tugas,” tegas warga lainnya.
Salah satu warga bahkan menyatakan “Tiap tahun terima tunjangan, punya nama lembaga besar di desa tapi jarang kantor. Bupati tolong evaluasi BPD Wunlah ini.”
Penjelasan Tokoh Masyarakat
Menurut sejumlah pihak, desakan warga ini bukan bentuk pembelaan terhadap Pemdes.
“Tujuannya bagaimana pengawasan penuh terhadap jalannya roda pemerintahan di desa, Jadi bukan soal suka tidak suka, saling bela sana bela sini, Kami bersuara sesuai kondisi yang kami lihat, ucap salah satu tokoh masyarakat.
Warga berharap Bupati KKT dan Inspektorat Daerah segera menindaklanjuti desakan ini agar fungsi BPD ke depan benar-benar berjalan sesuai amanat undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
JCS